ruangkasus625

Laporan Final Indepth Reporting UAS : “Ke Mana Perginya Pajak Film Nasional?”

In Uncategorized on February 1, 2012 at 3:54 am

Chatarina Komala    (09120110008)

Gabrela Sabrina        (09120110010)

Silvanus Alvin           (09120110033)

Maria Miracellia Bo (09120110036)

 

Indonesia dikenal sebagai negara yang sarat akan produk budaya, salah satunya adalah film. Selain sebagai pengejawantahan budaya, film seharusnya berada dalam ranah refleksi masyarakat. Jika digambarkan dengan sedikit lebih kompleks, film ada sebagai konstruksi sosial kehidupan masyarakat, yang kemudian diterjemahkan secara visual lewat permainan gambar, ideologi, peran, dan dialog. Maka dari itu, bukan hal yang berlebihan jika kita, sebagai masyarakat, sebagai pengamat, berharap dapat memperoleh ‘sesuatu’ setelah menonton sebuah film. ‘Sesuatu’ di sini dapat berarti banyak : hiburan, rasa nyaman, rasa puas, terlebih lagi rasa penuh saat film yang ditonton mampu memberikan pelajaran tersendiri bagi hidup.

Film nasional, akhir-akhir ini kembali kehilangan gregetnya ketika layar bioskop secara bergantian memunculkan adegan-adegan kurang pantas yang minim edukasi namun melimpah profit. Menanggapi fenomena tersebut, muncullah sineas-sineas muda berbakat yang memang berani menunjukkan dedikasinya di dunia film, dengan membuat film-film berkualitas yang pasti akan memakan biaya lebih besar dari segi produksi. Lalu apa yang terjadi kemudian, saat dedikasi ini berbenturan dengan permasalahan pajak? Mengapa banyak sineas yang kemudian menentang penetapan pajak film nasional oleh pemerintah?

 

Berawal dari Keluhan Sineas

Tidak ada yang nampak istimewa dari pertemuan sore hari itu. Fasilitas pendampingnya pun terkesan ala kadarnya. Sederhana, namun priceless. Berbekal semangkuk soto ayam yang sudah mulai mendingin, dan es teh tawar yang gelasnya sudah mulai mengembun pertanda terlalu lama dibiarkan berdiam di udara terbuka, sejuta cerita siap untuk memperoleh porsinya sendiri di telinga kami.

Sesosok lelaki bertubuh jangkung duduk di hadapan saya, tepat menghadapi mangkuk soto dan gelas es teh tawar yang rasanya sudah terlalu lama dianggurkan. Di punggungnya tergantung ransel berukuran besar berwarna hitam. Ukuran besar memudahkannya membawa salah satu belahan jiwanya, laptop, demikian Ia berkelakar. Dandanannya sederhana. Hanya kaos abu-abu, didobel dengan kemeja kotak-kotak berwarna coklat yang lengannya digulung sampai ke siku, dipadukan dengan celana jins biru tua, dan sepatu kanvas yang sangat kotor. Mungkin tadinya sepatu itu berwarna putih. Raut wajahnya nampak santai. Senyuman tidak henti-hentinya tersungging ramah, sembari sesekali diselingi celotehan-celotehan khas pemuda Jogjakarta.

Namanya Yosep Anggi. Melihat gayanya yang begitu santai, sekilas sulit untuk percaya bahwa lelaki di hadapan saya ini telah sukses menciptakan puluhan film independen berkualitas festival lewat tangan dinginnya. Salah satu yang berhasil merambah jaringan XXI adalah film dokumenter berjudul Working Girls garapan Nia Dinata yang disutradarai olehnya. Selaku sineas film independen yang berasal dari daerah, Yosep Anggi secara blak-blakan menyatakan kekhawatirannya terhadap keadaan perfilman nasional saat ini.

“Pemerintah itu campur tangannya hanya sekedar omongan. Selalu berwacana ingin memajukan perfilman Indonesia, tapi tidak ada aksi. Bilangnya tahun ini Indonesia akan memproduksi seratus film. Iya, memproduksi. Tapi modalnya dari mana? Mereka cuma bisa bilang begitu tapi nggak ada bantuan dana untuk para pembuat filmnya. Akhirnya jatuh-jatuhnya film yang keluar ya begini, yang modalnya kecil tapi banyak peminat, film esek-esek. Selama sistem perfilman Indonesia masih belum dibenahi, perfilman Indonesia akan terus stagnan seperti sekarang.”

Barisan-barisan kalimat itu akhirnya membawa kami pada sebuah ruang diskusi sederhana. Senyuman ramah Anggi – begitu Ia biasa dipanggil – mendadak berubah menjadi raut serius, saat kemudian Ia menyampaikan kekecewaannya mengenai pola perpajakan perfilman nasional, yang disinyalir juga menjadi salah satu akar matinya perfilman nasional itu sendiri.

“Pajak film Indonesia itu pengalokasiannya tidak jelas. Mungkin kalau kalian mengikuti pemberitaan kasus ini, kalian akan tahu mengapa Hanung berbicara cukup keras mengenai pajak film nasional. Kalau dari saya, setahu saya, sineas itu disuruh bayar pajak ini, pajak itu, secara bertingkat. Artinya, yang dibayar banyak, tapi larinya nggak jelas ke mana. Setidaknya ada sedikit yang dialokasikan buat film Indonesia itu sendiri, kan? Tapi ini enggak. Lihat saja sekarang perfilman Indonesia, mana campur tangan pemerintahnya? Nggak ada sama sekali. Lalu ke mana semua pajak itu dialokasikan sebenarnya?” tanya Anggi, dengan emosi yang sedikit lebih menggebu dari awal perjumpaan kami.

Pertanyaan Anggi ini, kemudian membawa kami kembali pada ingatan beberapa masa yang silam, saat seorang sutradara handal bernama Hanung Bramantyo, memenuhi pemberitaan media akan keluhannya mengenai pajak film nasional. Dalam wawancaranya dengan salah satu media, Hanung mengeluhkan masalah PPN (pajak pertambahan nilai), dan pajak lainnya yang jika ditotal mencapai angka 20 persen dari keseluruhan biaya produksi. Nilai pajak tersebut, dikatakan Hanung banyak menyedot biaya produksi film. Salah satu aksi yang terbilang cukup frontal pun, kemudian dilancarkan oleh sutradara film kontroversial berjudul Tanda Tanya ini, menyurati Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Negara Republik Indonesia.

Permasalahan mengenai alur perpajakan film ini pada akhirnya naik ke permukaan, setelah sekian lama masyarakat film dibungkam oleh ketidaktahuan. Kurangnya pemahaman mengenai proses perpajakan dan hal-hal terkait, ditakutkan justru dapat menimbulkan ambiguitas tersendiri di dalam benak masyarakat, terutama di benak produsen yang merasa dirugikan. Analisis sementara mengarahkan kecurigaan bahwa pajak perfilman nasional selama ini alurnya kurang transparan, sehingga para sineas terus mempertanyakan apa manfaat langsung yang bisa mereka peroleh, setelah membayar pajak perfilman dengan jumlah yang tidak sedikit. Besarnya pajak yang harus ditanggung, juga ditakutkan akan menjadi salah satu hambatan bagi industri film dalam negeri untuk berkembang, akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan film nasional. Selain itu, sebagai penikmat film tentunya beberapa dari kita bertanya-tanya mengenai ke mana larinya uang yang kita bayarkan kepada pemerintah melalui selembar tiket bukti menonton di bioskop. Bisa dibayangkan besarnya pajak yang bioskop setorkan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah melalui pajak hiburan, bisa jadi ketidak-transparanan pemerintah ini dapat menimbulkan bibit-bibit korupsi baru.

Tiga Lembaga Perfilman

Masa pendudukan Jepang di Nusantara,  jumlah bioskop menurun tajam. Dari semula sekitar 300 gedung menjadi hanya 52 gedung, masing-masing tersebar di Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta.

Penyebabnya hanya satu, harga tiket yang mahal, setara harga satu kilogram beras jatah pemerintah (10 sen) dan film yang diputar hanya berisi propaganda tanpa sedikitpun mengandung unsur hiburan. Setelah Jepang menyerah di PD II, Soekarno-Hatta pun memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia, dan mulai dari itu lahirlah tiga lembaga perfilman yang menjadi cikal bakal film Indonesia. Ketiga lembaga itu adalah Perusahaan Produksi Film, Perusahaan Peredaran Film, dan Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia).

Membentur  Batu Karang Birokrasi

Siang itu terasa terik ketika  kami menuju XXI Summarecon Mall Serpong. Kontras dengan keadaan luar, begitu melangkahkan kaki di tempat ini hawa sejuk dan atmosfer nyaman menyambut. Bisa menyegarkan diri dengan visualisasi dan audio yang memadai ditambah dengan suasana yang nyaman, tidak heran banyak orang rela merogoh kocek untuk menghabiskan waktu senggang mereka di bioskop.

Kedatangan kami siang itu bertujuan untuk mendapatkan keterangan dari pihak bioskop mengenai biaya yang dikenakan oleh bioskop kepada sineas perfilman. Saat berbicara dengan petugas keamanan kami tidak dapat menemui manager atau pihak yang dapat memberi keterangan mengenai pajak perfilman. Akhirnya petugas keamanan tersebut menyarankan kami untuk langsung datang ke kantor pusat 21 Cineplex (XXI Pusat) yang berlokasi di Gedung Miele, Jakarta Pusat.

Terima kasih pada teknologi, meski kami buta arah dengan adanya internet kami dapat mengetahui letak Gedung Miele, yang letaknya dekat dengan Sarinah, Menteng. Namun sayangnya kami tidak menemukan nomor telepon untuk mengontak langsung kantor pusat 21 Cineplex tersebut.

Keesokan harinya, dua dari kelompok kami memutuskan untuk segera mendatangi kantor pusat 21 Cineplex. Siang itu kami melangkahkan kaki ke Gedung Miele, tepat terletak di pusat keramaian kota, kami merasa optimis bisa mendapat keterangan mengenai seluk beluk berbagai pajak yang berkaitan dengan film.

Sayangnya perkiraan kami salah. Seorang resepsionis berwajah kurang ramah merasa heran dengan kedatangan kami.  Melangkah lebih dekat, percaya diri, dan memasang muka ramah itulah senjata kami saat itu. Namun ternyata senjata tersebut tidak mampu meluluhkan kerasnya birokrasi organisasi. Awalnya resepsionis tersebut mengatakan bahwa tidak bisa mewawancarai siapapun, tidak bisa meminta keterangan jika tidak memiliki surat izin resmi.

Telepon berdering.

Mungkin salah langkah terlalu mempercayai keamanan XXI Summarecon Mall Serpong, ditambah lagi dengan ketidak jelasan kontak dengan kantor pusat 21 Cineplex.   Dengan keteguhan hati dan tetap bertahan demi kepingan fakta yang masih belum tersusun, kami menanti selagi resepsionis tersebut menjawab telepon.

Semenit kemudian datanglah dua orang wanita dari dalam ruangan. Salah seorang diantarnya kami kenal sebagai Mbak Indah, Humas kantor pusat 21 Cineplex.

Saat itu Mbak Indah melontarkan kalimat yang membuat kami merasa ditolak mentah-mentah, “banyak mahasiswa dan orang awam yang ingin mengetahui mengenai perfilman. Apalagi mengenai pajak film hal ini sebenarnya cukup krusial. Kita semua harus ikut birokrasi kalian harus mengantri, harus ada surat resmi dari universitas walaupun hanya meminta sedikit kejelasan. Besok kalian antar saja suratnya kesini lagi!”

Setelah merasa penolakan tersebut cukup keras maka kami memutuskan untuk pergi dari ke kantor pusat 21 Cineplex tersebut. Sambil memikirkan langkah selanjutnya maka kami mencoba mencari dan menghubungi narasumber yang dapat memberi keterangan mengenai pajak film.

Putus asa dan gelisah dengan tenggat waktu. Kami menuju Sarinah mencoba menenangkan diri dan menghubungi semua kontak yang ada di handphone, mencoba memilih orang yang berkompeten menjadi narasumber mengenai pajak film.

Harapan kemudian muncul ketika Pak Yonpet dari rumah produksi Inno Maleo Film menjawab telepon kami.  Pak Yonpet menjelaskan  bahwa terdapat beragam  pajak yang harus dibayarkan sineas pembuat film misalnya pajak yang disetorkan ke bioskop dan juga ada pajak Production House. Production sendiri harus menanggung pajak alat, sewa tempat, pajak film masuk ke bioskop, gaji pekerja, biaya rol film dan lain-lain. Kalau dihitung-hitung jumlah pajaknya besar sekali untuk  biaya satu produksi film. Pak Yonpet juga memberi nama sineas yang dapat memberi keterangan mengenai pajak perfilman, Lala Timothy dan Kemal Arsyad. Sayangnya kedua narasumber setelah berkali-kali dikontak baik via sms maupun telepon tidak memberi feedback apapun.

Di tengah rintangan yang sedang dihadapi, kami tetap menatap layar handphone  untuk terus mencari narasumber atau orang yang cukup mengetahui lika-liku perfilman. Amalia Sekarjati, volunteer Kineforum (bioskop non komersial) memberi kami referensi mengenai website yang dapat diakses untuk menambah pengetahuan mengenai perfilman dan masalahnya. Siang yang berganti menjadi sore, pencarian fakta kami ditutup dengan menelpon Blitz Megaplex yang menolak memberi keterangan apapun mengenai pajak film yang dianggap sangat confidential (rahasia).

Kembali ke Kantor Pusat 21 Cineplex

Selalu  ada cerita ketika kami mengumpulkan fakta, siang itu kami mengantar surat izin ke Kantor Pusat 21 Cineplex. Saat itu kami kembali optimis jika surat izin dan pertanyazan yang kami berikan akan segera dibalas oleh pihak XXI. Namun sayangnya kami harus menunggu lagi balasan dari kantor pusat 21 Cineplex.

Cukup terkejut. Kami disuruh datang lagi untuk mengambil surat jawaban dari kantor pusat 21 Cineplex. Dengan teknik negosiasi, kami akhirnya membuat kesepakatan dengan kantor pusat 21 Cineplex agar jawab surat kami via fax yang dialamatkan langsung ke Universitas Multimedia Nusantara. Akhirnya pada 16 Januari 2012, kami  mendapat balasan via fax beberapa pertanyaan kami terjawab, sebagian lagi masih menggantung. Fax tersebut dikirim oleh Pak Jimmy, manager kantor pusat 21 Cineplex.

Ternyata untuk sebuah film yang ditayangkan oleh bioskop, dari harga tiket yang dibayar oleh penonton, hasil tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu untuk pajak hiburan, bagian pemilik film, dan bagian bioskop. Untuk pajak hiburan, hal tersebut telah diatur dalam Pajak Daerah, dimana besarnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Saat ini presentase pajak hiburan di masing-masing daerah berkisar dari 10% -20% dari harga tiket yang dibayar oleh penonton. Bagian pemilik film/ sineas sama besarnya dengan bioskop, setelah dipotong dengan pajak hiburan. Contohnya bila pajak hiburan adalah 10% maka masing-masing film dan bioskop mendapat keuntungan sebesar 45% saja. Pajak tersebut dibayar secara periodik yang biasanya dilakukan setiap bulan berdasarkan jumlah tiket yang terjual. Pajak hiburan dibayar kepada Dinas Pendapatan Daerah pemerintah daerah setempat.

Tidak mungkin ada timbal balik dari Pemerintah Daerah untuk alokasi perbaikan sarana dan prasarana bioskop sebab bioskop merupakan investasi milik swasta. Pembayaran alur pajak hiburan bioskop yang berlaku saat ini sudah berjalan dengan semestinya yaitu dibayarkan pada Kas Daerah Pemerintahan Daerah Setempa. Untuk mengawasi kepatuhan penyetoran  pajak hiburan, Pemerintah Daerah mempunyai petugas yang meneliti di lapangan mengenai kebenaran jumlah penonton yang dilaporkan. Di Jakarta, petugas-petugas tersebut berada dalam P2W dari Dinas Pendapatan Daerah Pemda DKI Jakarta.

Jadi jelas bahwa pajak hiburan juga menjadi tanggungan para pemilik film karena hak/share film dan bioskop adalah sama (50%-50%) setelah dipotong pajak hiburan. Peraturan mengenai besarnya pajak hiburan tertuang dalam Peraturan Daerah tentang retribusi dan pajak daerah di masing-masing daerah.

Melalui fax itu, pihak kantor pusat 21 Cineplex tidak bisa memberi tanggapan tentang keluhan para insan perfilman mengenai pajak yang dikeluhkan. Pihak kantor pusat 21 Cineplex hanya bisa memberi jawaban atas Pajak Hiburan yang dikenakan atas tiket masuk biokop.

Saling Menyalahkan

Berbekal dengan keharusan untuk melengkapi data, mengingat bahwa dalam pembayarannya, pajak film juga dibayarkan pada pemerintah daerah setempat untuk dialokasikan sesuai anggaran daerah itu sendiri, kami akhirnya berjalan untuk menemui sekaligus mencari kejelasan tentang pengalokasian, kemana larinya pajak film yang dibayarkan kepada pemerintah daerah setempat tersebut.

Siang itu cuaca memang kurang bersahabat. Selepas kuliah, kami memutuskan untuk segera berjalan menghampiri kantor Pemerintahan Daerah Kota Tangerang untuk bertemu dengan kepala bagian pajak daerah untuk mencari informasi terkait alokasi dana pajak film.

Sesampainya di sana, tidak dapat dipungkiri bahwa kami memang buta arah, mengingat bahwa pajak film sendiri, bukan merupakan hal yang sering dipermasalahkan. Selesai bertanya dengan sejumlah orang, kami lalu masuk ke dalam area kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKD) Kota Tangerang.

Kami langsung berjalan menghampiri dua orang petugas keamanan yang tengah mengobrol di ruang santai. Sambil menjelaskan maksud dan tujuan dari kedatangan kami, kami pun bertanya mengenai orang yang berkapasitas untuk menjelaskan kepada kami soal pajak film.

“Wah mbak, nggak bisa begitu aja mbak, soalnya ini kan institusi. Nanti suratnya saya ambil dulu, terus dikasih dan diproses sama yang ngurusin. Nanti setelah di terima, baru Mbaknya datang lagi untuk wawancara langsung.”

Kalimat dari salah seorang petugas, membuat perjalanan kami untuk melakukan verifikasi menjadi tersendat. Pembicaraan lalu diubah dari format wawancara menjadi format “mengobrol” biasa. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan dari pembicaraan kami hari itu dengan kedua petugas keamanan yang bertugas menjaga. Pembicaraan mengenai pajak film pun tidak berjalan dengan lancar, karena keduanya lantas tidak mengerti definisi dan tidak memiliki bayangan akan adanya pajak film. Namun, ketika kami menyebutkan kata ‘Pajak Hiburan’, kedua petugas tersebut tampak ‘ngeh’ dan langsung mengerti arah pembicaraan. Dari sinilah, kemudian menjadi ditegaskan bahwa pajak film memang hanya bagian kecil dari pajak hiburan. Pajak hiburan sendiri mayoritas dipahami sebagai pajak yang dikenakan kepada penyedia jasa hiburan seperti tempat hiburan, bukan bioskop atau tempat pemutaran film.

Dengan sedikit mendesak, karena waktu yang terbatas, kami lantas menanyakan rekomendasi orang yang berkapasitas dan mampu untuk menjelaskan kepada kami tentang pajak hiburan, karena tidak mampu menunggu waktu diterima/tidaknya surat ijin yang baru kami berikan.

“Kalau bahas pajak hiburan mah ada, Mbak. Langsung aja kesana, bilang udah ijin dari kantor pemda. Ketemu aja sama Pak Deni. Bilangnya mau tanya-tanya tentang pajak hiburan, abis itu, baru tanya pajak film.”

Seorang petugas lantas memberikan alternatif kemudahan yang lalu menjadi jalan tengah dari terselesaikannya misi kami hari itu.

“Iya, Mbak ke Graha 293 aja. Itu gedung buat pelayanan pajak, dinas keuangan sama aset daerah. Jadi tanya sama orangnya langsung. Ketemu aja sama yang namanya Pak Deni. Tempatnya nggak jauh, dari sini tinggal lurus, cari Rumah Sakit Umum Tangerang, nah, belok ke kanan, disitu tempatnya.”

Seusai berdebat panjang mengenai arah jalan dan formalitas ijin, kami lalu mengucapkan terima kasih kepada dua orang petugas keamanan yang sudah memberikan alternatif dan rekomendasi orang yang dapat dijadikan sebagai narasumber dalam mengklarifikasi sekaligus memberi informasi tentang hipotesa adanya ketidaktransparanan dalam pengalokasian dana.

Kami berjalan menuju pintu keluar, sebelum gambar besar, seperti pemetaan tertempel di tembok, menarik perhatian kami. Setelah membaca cukup detail, kami lalu menemukan kebenaran, bahwa memang pajak film adalah bagian kecil dari pajak hiburan, dan untuk menanyakan tentang pajak film, kami harus memulai dari bertanya mengenai pengalokasian pajak hiburan terlebih dahulu.

Taufik (Kepala Bidang Pendapatan Lain) : “Tidak Ada itu Pajak Bertingkat.”

Hujan hampir berhenti. Tinggal menyisakan rintik-rintiknya yang sesekali jatuh membasahi kepala kami, meskipun sudah berteduh diantara rerimbunan pohon di jalan menuju Graha 293. Tidak seperti yang kami bayangkan, lokasi tujuan ternyata tidak sedekat yang dijelaskan. Namun, karena kepalang tanggung, kami melanjutkan perjalanan kami dengan berjalan kaki sambil sesekali bertanya kepada orang mengenai alamat dari gedung Graha 293.

Setelah sekurangnya selama setengah jam berjalan kaki ditemani dengan rintik hujan, akhirnya sampailah kami di gerbang gedung Graha 293. Rupanya usut punya usut, gedung tersebut adalah Rumah Dinas Walikota Tangerang yang dijadikan Kantor Pelayanan Pajak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Kami masuk ke dalam gedung yang ternyata disetting seperti layaknya kantor pembayaran pajak pada umumnya, malah lebih menyerupai keadaan bank, dengan tempat duduk untuk menunggu antrian, disertai dengan adanya sekat pembatas yang digunakan untuk melayani wajib pajak. Sesampainya di sana, kami langsung mencari orang yang bersangkutan, yaitu Pak Deni. Tidak lama kemudian, orang yang bersangkutan menemui kami dan menyambut kami dengan ramah. Sembari menjelaskan maksud dan tujuan, akhirnya kami disuruh masuk ke dalam ruangan untuk melakukan wawancara.

Ruangan itu cukup besar. Dihias dengan beberapa buah foto yang dipasang di dindingnya, Pak Deni mempersilakan kami masuk untuk akhirnya menemui orang yang berbeda. Kami dipersilakan duduk. Lalu memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan ulang dengan dalih sebagai bahan untuk mengerjakan skripsi.

Namun, begitu kami menyebutkan perkara adanya pajak hiburan, lalu menyambung kepada pajak film, orang didepan kami malah mengeryit sambil menanyakan ulang, apa itu pajak bertingkat?

Sambil menjelaskan apa itu pajak bertingkat yang menyangkut banyaknya pajak yang dihibahkan untuk wajib pajak pembuat film. Tidak lama kemudian, Pak Taufik, yang ditunjuk oleh Pak Deni untuk diwawancara mulai berkomentar:

“Yang namanya pajak daerah, itu dari Sabang sampai Merauke, digulirkan ke dalam APBD. Nah setelah itu, terus apa namanya, langsung digunakan untuk pembangunan daerah di wilayah masing-masing. Jadi tidak ada di kami itu, istilah pajak bertingkat. Yang ada hanya pajak daerah, yang dikelola oleh daerah, berdasarkan peraturan daerah, di mana dasarnya adalah undang-undang Nomor 28 tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal itu, kemudian kami lantas mendapatkan informasi mengenai pajak daerah secara umum dan akan ke arah mana pengalokasian dari pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak.

“Jadi tidak ada itu istilah pajak bertingkat. Tidak ada itu namanya Mas siapa, Mas Hanung itu umpamanya merasa keberatan, itu kita nggak ada urusan. Yang ada ketika penonton menonton di 21, di mana bioskop itu berada di wilayah Kota Tangerang, Umpamanya 21 Rp 50 ribu. 50 ribu itu diantaranya sudah termasuk pajak daerah, di mana kalo lokal 10% dan impor 15%.”

Klarifikasi pun terjadi. Seolah menjawab pertanyaan dan keinginan kami untuk mengetahui apa itu pajak bertingkat yang selama ini diresahkan oleh para sineas dalam memproduksi filmnya. Pak Taufik justru menyatakan ketidaktahuannya mengenai pajak film bertingkat yang dimaksud. Ketika ditanya mengenai pengalokasian dananya, tercatat bahwa terjadi dua perbedaan besar antara opini yang pernah diungkapkan oleh sineas dengan opini Pak Taufik selaku Kepala Bidang Pendapatan Lain di Gedung Graha 293.

“Kita bicara soal pajak. Kan pungutan ada 2, pajak dan retribusi. Pajak itu sifatnya memaksa. Beda dengan retribusi. Kalo pajak, itu dirasakan tidak secara langsung. Kenapa pajak tidak dirasakan secara langsung? Karena uang yang disetorkan oleh wajib pajak, yang dipungut dari pengusaha hiburan, itu disetorkan ke pemerintah daerah. Nah, oleh pemerintah daerah, digulirkan ke dalam APBD. Di situ kan ada tuh program-program perancangan atau perencanaan pembangunan kota Tangerang. Secara tidak langsung, masyarakat yang menyetorkan pajaknya ke pemerintah daerah bisa merasakan.”

Pertanyaan pun terjawab sudah, meskipun ­apa yang disampaikan bertolak belakang dengan opini para sineas yang sebelumnya kami wawancara terkait kasus ini. Namun, ketika kami bertanya sekaligus meminta transkrip data dari jumlah pengunjung atau penonton film sendiri, Pak Taufik menjelaskan bahwa hal itu merupakan hal yang tidak bisa diberikan begitu saja kepada umum, dan merupakan data rahasia dari pemda itu sendiri.

“Kalo disini itu disebut omset. Dan omset itu sifatnya rahasia. Jadi dilindungi dan ada aturannya tidak bisa membocorkan kepada sembarang orang juga. “

***

Informasi yang kami dapatkan sudah dirasa cukup, meskipun kami tidak mendapatkan data resmi mengenai alokasi dana dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh wajib pajak. Tidak lama kemudian, setelah merasa mendapatkan informasi yang cukup, kami lantas memutuskan untuk menyudahi pembicaraan kami siang itu. Tak lupa juga, kami meminta dokumen yang berisi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak hiburan khususnya pajak film.

Dirjen Pajak

Gedung itu tegak menjulang. Dinaungi dinding-dinding kokoh dan pagar-pagar tinggi, kami sempat ragu untuk melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Terkesan eksklusif, lengkap dengan belasan penjaga yang berdiri di sana-sini. Keraguan semakin kuat, saat kami sadar tidak memiliki cukup motif untuk masuk ke sana. Sebagai pemula dalam bidang investigasi, banyak yang terlebih dahulu harus dibenahi sebelum akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke sana dan menyamar.

Ya, menyamar. Untungnya salah satu trik dalam investigasi itu pernah kami pelajari dalam perkuliahan beberapa pertemuan yang lalu.

Setelah sempat berdiskusi beberapa jenak dengan seluruh anggota kelompok, kami menyepakati satu suara, yaitu “berubah” sementara menjadi mahasiswa semester atas yang sedang menyusun skripsi kualitatif mengenai alur perpajakan film nasional.

Gedung raksasa itu memasang papan nama bertuliskan Direktorat Jenderal Pajak di depannya. Di siang yang terik itu, dua dari kami datang ke sana, berbekal kenekatan dan rasa ingin tahu yang mendalam.

Hari pertama tiba di sana, kami disuruh pulang karena surat yang kami bawa tidak cukup dipercaya, jika ingin diaku sebagai surat rekomendasi milik mahasiswa tingkat atas yang sedang skripsi. Kami diminta pulang, merevisi surat, sekaligus menyertakan daftar pertanyaan di surat yang telah direvisi. Alhasil, tidak banyak yang bisa kami lakukan selain merekam baik-baik apa yang kami lihat lewat beragam cara dokumentasi.

Hari pertama gagal.

Hari kedua, kami kembali lagi dengan membawa surat hasil revisi sesuai dengan yang mereka minta. Lampiran daftar pertanyaan juga sudah kami siapkan, tidak ada yang terlewat lagi kali ini. Namun lagi-lagi, pada hari itu kami tidak menghasilkan apa-apa. Memang kami akui, sangat sulit untuk menembus sebuah korporasi besar. Banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak birokrasi yang harus dilalui. Untuk menembuskan sebuah surat saja, kami harus melalui dua bagian besar, yaitu P2 Humas dan PP1. Keduanya memang dialokasikan untuk menangani riset pihak manapun mengenai pajak.

Hari demi hari terasa berlalu begitu cepat, ketika kami menunggu follow up yang tak kunjung tiba dari Dirjen Pajak, lebih tepatnya dari bagian P2 Humas yang mengurusi surat kami. Sembari menunggu, kami memanfaatkan waktu dengan mengumpulkan data-data tertulis mengenai peraturan-peraturan resmi perpajakan film nasional. Pada akhirnya, karena tidak lagi sabar menunggu, untuk yang kesekian kalinya kami menghubungi badan pengawas pajak tersebut, dan kembali meminta hasil follow up surat yang sudah kami kirimkan berhari-hari yang lalu tersebut. Hasilnya, kami diminta datang lagi pada Senin keesokan harinya, untuk langsung menemui PP1, karena suratnya telah memperoleh follow up.

Tidak ada perasaan yang lebih melegakan, selain ketika kami pada akhirnya berhasil melangkahkan kaki ke dalam korporasi besar tersebut sekali lagi, kali ini dengan membawa daftar pertanyaan interview yang sudah kami persiapkan baik-baik. Ironisnya, di hari tersebut, lagi-lagi Dirjen Pajak kembali ingkar. Kami tiba di sana pada siang hari, sesuai dengan waktu yang dijanjikan bersama. Namun, setibanya kami di sana, justru tidak ada siapa-siapa yang bisa diwawancara. Menurut pihak P2 Humas, kedua orang yang bisa diwawancara mengenai masalah perfilman sedang tidak ada di tempat, dan tidak bisa dipastikan akan kembali kapan. Kami pun kembali pulang tanpa hasil. Upaya untuk bertanya pada orang-orang yang ada di sana pun sia-sia, karena rata-rata dari mereka tidak menguasai objek yang kami pertanyakan.

Setelah melalui berkali-kali usaha menelepon dan menghubungi pihak terkait, pada akhirnya kami kembali memperoleh kesempatan untuk melakukan interview, kali ini dengan seseorang bernama Basuki, yang berasal dari bagian PP1. Kebetulan, beliau dijelaskan sebagai orang yang paham akan masalah pajak perfilman, baik itu nasional maupun impor.

Untuk yang keempat kalinya, kami kembali datang ke Dirjen Pajak. Terbilang terlalu sering, memang. Apalagi hanya untuk memperoleh sedikit kesempatan wawancara. Untungnya, kali ini berhasil. Kami kembali melangkahkan kaki ke lantai sembilan, tempat yang sama, PP1.

Ruangan berukuran segi empat itu nampak tidak terlalu ramai, terlalu sepi malah untuk ukuran sebuah korporasi besar. Entah sedang ke mana semua orang yang seharusnya bekerja di dalamnya. Banyak yang sedang rapat, demikian jawaban yang kami peroleh saat mempertanyakan situasi aneh tersebut. Sekitar lima menit kami duduk menanti, tidak lama kemudian sesosok pria bertubuh gempal menghampiri kami. Usianya sepertinya belum terlalu tua, mungkin berada pada kisaran angka 30. Raut wajahnya ramah. Siapa yang menyangka raut wajah seramah itu ternyata menyimpan kerut letih belasan tahun bekerja di tempat yang sedang kami datangi tersebut.

Namanya Basuki. Selain bekerja di Dirjen Pajak, ternyata Ia juga bekerja sebagai dosen perpajakan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang berada di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan. Obrolan pun mengalir lancar, dan menempatkan kami pada posisi yang telah diatur sebelumnya. Kami sebagai mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, dan Ia sebagai pembimbing riset. Karena mengetahui kami sedang melakukan riset, Basuki nampak cukup antusias menanggapi pertanyaan-pertanyaan kami. Dan di sini lah, poin-poin penting dari penelusuran kami mulai terkuak satu per satu.

Intransparansi Pola Komunikasi

 

Obrolan bermula dari kami yang mengemukakan niat untuk mengangkat alur perpajakan film nasional, sebagai tema skripsi kualitatif, yang didasari oleh ragam keluhan beberapa sineas nasional, ditambah dengan rasa keingintahuan kami sebagai orang awam terhadap permasalahan yang sama.

Mengenai persoalan pajak bertingkat yang dipermasalahkan oleh para sineas, Basuki menuturkan, permasalahan pajak tidak bisa dikaji begitu saja secara general. Ada beberapa bagian terpisah, jika ingin mengkaji masalah pajak film. Apakah yang ingin dipermasalahkan pajak yang dibayarkan pada saat produksi, distribusi, atau pada saat ditayangkan? Karena menurut Basuki, ketiganya berbeda.

“Kalau dari produsen, misalkan dia beli barang impor, ya ada itu bea masuknya. Kalau beli barang di dalam, ya berarti dia kena PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10%. Misalkan dia sebagai produsen beli kamera atau lighting. Nah, barang-barang itu kan katanya nggak bisa di-provide dengan mutu dan kualitas yang baik dari Indonesia, harus dari luar. Itu yang kami dikenakan bea masuk. Kalo PPN sendiri, ya kalau mereka beli barang di dalam wilayah pabean, itu wajib dikenakan PPN 10%.” Basuki menjelaskan mengenai PPN yang selama ini dipermasalahkan para sineas.

Selain bea masuk dan PPN, Basuki menjelaskan lebih lanjut bahwa ada juga yang disebut PPh (pajak penghasilan). Contoh sederhananya, pajak ini dipungut jika sebuah film mempekerjakan artis untuk bermain di dalamnya. Jadi, pajak dipungut dari gaji yang dibayarkan kepada artis tersebut.

“Pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan bukan kepada produsen atau si pembuat film. Tapi dalam pembuatan film pasti ada artisnya dan merekalah yang dipungut pajak. Gaji yang mereka dapat dipotong pajak penghasilan. Karena terkadang produsen tidak tahu makanya mereka merasa harus membayar pajak banyak sekali. Padahal bukan mereka yang bayar, melainkan artisnya,” ucap Basuki.

Basuki sendiri mengaku tidak suka menggunakan istilah pajak bertingkat.

“Soal banyak pajak yang harus dibayar oleh produsen saat buat film atau yang diistilahkan sebagai pajak bertingkat, harus dibedakan lagi, karena ada pajak pusat dan pajak daerah. Nantinya, pajak pusat akan mengalah pada pajak daerah. Jadi dalam pembuatan film di suatu tempat akan kena pajak hiburan di daerah tersebut.”

Baginya, selama ini produsen salah persepsi mengenai pajak berganda. Mereka tidak melihat alur atau breakdown dari objek yang dikenakan pajak, sehingga merasa bahwa pajak yang mereka wajib bayarkan sangat besar. Misalnya kembali lagi pada pajak penghasilan. Pajak tersebut yang bayar sebenarnya adalah artisnya, dipotong dari gaji mereka. Namun produsen melihatnya sebagai salah satu kewajiban mereka yang harus membayar.

“Contoh lain, jika Anda belanja di Carefour. Sebenarnya yang bayar pajak itu pembeli bukan penjual. Pembeli tidak tahu apa soal pajak 10 persen, hanya yang membayarkan itu si Carefour. Itulah yang dirasakan oleh produsen sebagai pajak yang harus mereka bayar, padahal seharusnya tidak karena itu adalah uang pembeli.” Basuki menjelaskan lebih lanjut.

Masih mengenai alur perpajakan, Basuki juga menjelaskan mengenai PK-PM (pajak keluar-pajak masuk) yang selama ini mungkin juga salah diinterpretasikan oleh produsen.

“Dalam pembayaran pajak film sekarang, yang berlaku itu istilah PK-PM (pajak keluar-pajak masuk). Pajak masuk itu pajak yang dikenakan saat produsen beli barang dari luar negeri, misalnya beli kamera. Ketika produsen sudah selesai buat film, pasti dia jual. Dan saat Ia jual tetap kena pajak, pajak ini disebut pajak keluar. Kelihatannya memang pajak yang harus dibayar banyak. Tapi, yang tidak produsen tahu adalah mereka pasti dapat untung dari menjual film dan ada peraturan di dunia pajak bahwa pajak yang harus mereka bayar yaitu selisih PK-PM, jika PK lebih besar dari PM tapi jika PK lebih kecil dari PM maka produsen cukup bayar PM saja.”

Di sini lah sepertinya terjadi kesalahan persepsi sineas. Harus dimengerti bahwa pajak itu bukan iuran. Jika iuran, ibaratnya masyarakat membayar sekian harga, maka Ia akan langsung mendapat imbalan sebesar sekian harga. Setimpal. Berbeda dengan pajak. Pajak merupakan reward tidak langsung yang disalurkan ke berbagai hal yang sudah direncanakan dalam kegiatan tahunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diatur di Dirjen Anggaran. Ketika diminta lebih lanjut mengenai transparansi data dan informasi, lagi-lagi Basuki mengatakan ini bersifat rahasia.

“Kalau ditanya ke mana pajak film yang sudah dibayar ke pemerintah, sebenarnya dana pajak itu tidak lari ke mana-mana. Contohnya, jalanan mulus yang dilewati oleh pembuat film. Itu wujud nyata dari pelayanan publik yang berasal dari uang pajak. Tata kota yang baik juga bisa dimanfaatkan pembuat film untuk dijadikan lokasi syutingnya, bukan? Itu juga merupakan salah satu wujud nyata yang berasal dari uang pajak yang mereka bayarkan.”

Basuki lebih lanjut menyatakan, memang tidak ada dana khusus yang akan diberikan kepada sineas. Bukan berarti ketika mereka sudah membayar pajak sebesar 500 juta, maka kemudian uang itu dikembalikan lagi kepada mereka secara utuh. Permasalahan akan menjadi berbeda ketika mereka meminta dana khusus ke Kementerian Keuangan dan Pariwisata untuk memberikan anggaran khusus sebagai modal. Misalnya, sineas meminta dana untuk memfilmkan Raja Ampat di Papua. Dalam rangka mempromosikan Indonesia, mereka meminta dana pembuatan film, mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh kementerian.

Rangkaian informasi yang kami dapat ini, pada akhirnya berujung pada suatu kesimpulan, yaitu kurangnya transparansi mengenai pola/alur pajak yang dibayarkan oleh sineas. Dana sebesar sekian harga yang dibayarkan oleh sineas, tidak jelas akan dikembalikan ke mana. Sineas hanya paham mereka sudah membayar pajak sangat besar, namun tidak ada efek yang terasa langsung bagi mereka dan perfilman Indonesia itu sendiri. Padahal, jika diterjemahkan secara mendetail, ada banyak hal yang luput dari perhatian sineas itu sendiri, misalnya mengenai detail pajak yang tidak semuanya (sebenarnya) dibayar oleh produsen. Permasalahannya, hal ini kemudian tidak diinformasikan lebih lanjut kepada sineas dan pihak-pihak terkait dalam produksi film tersebut. Diskusi hanya dilakukan pra-pembayaran pajak, yaitu oleh perwakilan dari Dirjen Pajak, dengan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N). BP2N di sini berfungsi sebagai penjembatan aspirasi antara sineas dengan badan perpajakan. Namun pasca pembayaran pajak, tidak pernah ada omongan lebih lanjut lagi. Pihak pajak juga mengaku tidak tahu menahu informasi mendetail mengenai ke mana saja sesungguhnya pajak itu dialokasikan, karena mereka tidak memiliki wewenang untuk itu. Pemerintah memiliki wewenang penuh untuk mengelola pajak, dan informasinya tidak dikembalikan lagi kepada badan pajak. Kami melihat kesalahan terbesar sebenarnya ada di sini. Setidaknya, harus ada upaya pelaporan/follow up lebih lanjut dari apa yang telah kita bayarkan, sehingga tidak perlu muncul ambiguitas dan perbedaan persepsi seperti yang saat ini telah terjadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: